Dikutip dari DDTC News, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengungkapkan bahwa rencana ekstensifikasi barang kena

Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan 80 persen pendanaan untuk pembangunan IKN berasal dari swasta, sedangkan 20

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah resmi merilis panduan teknis dalam upaya mendukung implementasi pajak minimum global berdasarkan

PMK 177/2022 mulai berlaku mulai hari ini (03/02/2023). PMK 177/2022 sendiri mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana

“Saat ini telah dilakukan penambahan cap faktur pajak sesuai PP 49/2022. Silakan lakukan sinkronisasi cap faktur pada menu Referensi kemudian

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4/2023 yang mengatur terkait dengan pajak penerangan jalan (PPJ) atau kini disebut pajak barang dan jasa